Presiden RI Berikan Arahan Kepada Seluruh Kepala Daerah Secara Virtual

Teritori 0411/LT Hari Ini

Dandim 0411/LT Letkol Inf Andri Hadiyanto,M.Han mendampingi Walikota Metro dr. H. Wahdi Siradjuddin,Sp.OG (K) menghadiri acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021’di Istana Negara dilanjutkan Pengarahan Gubernur Lampung kepada Kepala Daerah Kabupaten & Kota se-Provinsi Lampung secara virtual di Aula Rapat Pemkot Metro. Senin (17/5/2021). 

Acara yang diawali laporan Mendagri Tito Karnavian tentang kondisi terkini penyebaran Covid 19 dan upaya penanganannya tersebut dihadiri pula oleh Wakil Walikota Metro Drs. H. Qomaru Zaman,MA, Kapolres Metro AKBP Retno Prihawati,S.Sos.,S.I.K.,M.H. Kajari Kota Metro, Pj. Sekda Kota Metro dan Kepala Pengadilan Agama Metro.

Dalam laporannya, Mendagri menginformasikan mengenai dampak pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Dikatakan, dalam penanganannya, setiap kepala daerah harus mampu menghadapi pandemi tersebut untuk tetap menyelamatkan masyarakat.

“Hingga saat ini, (diakui) dunia belum dapat membendung lonjakan penyebaran Covid-19. Disisi lain, pada 3 bulan terakhir Indonesia mampu menekan dengan kegiatan PSBB dan PPKM Skala Mikro. Untuk itu, setiap minggu digelar rakor mulai pusat hingga daerah. Ada 4 indikator dalam penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, salah satunya angka recovery harus naik,” kata mendagri.

Mendagri juga mengatakan momentum hari raya harus disikapi serius oleh setiap kepala daerah dengan berkaca dari negara India. “Untuk itu, kami memohon arahan dari Bapak Presiden guna menjalankan kebijakan,” tutupnya.

Usai laporan mendagri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberikan pidato pengarahannya. Dalam pembukaan pidato, presiden mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi umat muslim dan selamat memperingati hari kenaikan Isa Al Masih bagi umat nasrani.

Kemudian, Presiden memaparkan mengenai kondisi mudik lebaran yang mendapat perhatian khusus. Disebutkannya, ada 1,5 juta orang mudik selama 6 hingga 17 Mei tahun 2021 ini. 

“Awal dulu saya sampaikan ada 33 persen (yang mudik). Kemudian, saya larang sehingga turun jadi 17 persen dan terus turun saat ada penyekatan sekitar 1,1 persen. Meski begitu, saya melihat masih banyak yang datang ke tempat wisata. Diharapkan, kasus aktif bisa turun lagi dimana pada Februari sebagai puncaknya jumlah kasus sebanyak 176 ribu tapi kini turun menjadi 90-an ribu. Ini yang terus kita tekan sehingga membutuhkan konsistensi. Hati-hati karena gelombang kedua dan ketiga sangat berbahaya, seperti halnya di negara-negara tetangga kita yang lockdown hingga Juni,” paparnya.

Disebutkannya, di Pulau Sumatera dan pulau lainnya mulai ada kenaikan kasus Covid-19. Tercatat, ada 15 provinsi yang kasusnya mengalami peningkatan. 

“Ini perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumut, Sumbar, Babel, Jambi, Sumsel, dan Lampung. Disana, kasusnya tinggi tapi ada penurunan. Yang trennya turun cuma Bengkulu sehingga dapat cap ‘hijau’ tapi bukan zona hijau,” terangnya.

Soal keterisian tempat tidur di rumah sakit sekarang 29% secara nasional. Mengenai keterisian hotel juga mendapat sorotan seperti di Provinsi Kepri yang tingkat okupansi hotelnya naik sehingga secara ekonomi baik tapi tetap harus dikendalikan.

“Saya berharap gubernur bisa memahami angka ini,” tegasnya.

Selain soal kasus Covid-19, presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 yakni 2,97%. Kemudian di kuartal kedua, turun menjadi minus 5%. Untuk kuartal pertama 2021, masih minus 0,74%, sedangkan target kuartal kedua sekitar diatas 7%.

“Seluruh gubernur, bupati, dan walikota memiliki tanggungjawab yang sama dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya meyakini target itu bisa tercapai. Yang penting, tetap harus hati-hati sehingga penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa sejalan seiring,” harap presiden.

Usai mendengarkan arahan presiden, Gubernur Lampung Arinal mengajak kepada seluruh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) se-Provinsi Lampung untuk siap menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. ((DL)